Yuli Isnadi (ilustrasi: red/PPI Tainan)

Sekali Lagi Tentang Penindasan Uyghur

Pemberitaan kondisi Uyghur di Xinjiang telah menciptakan perdebatan publik di Indonesia pada akhir 2018 lalu. Pemerintah Cina menindas Muslim Uyghur, puluhan aksi bela Uyghur pun bermunculan. Saat sebagian netizen mendukung aksi itu, sebagian lainnya malah merasa geli.

Situasi ini mendorong Al Mukarom Iqbal Aji Daryono (IAD) menulis esai “Menyimak Krisis Uyghur Ala Orang Awam” pada 25 Desember 2018. Apakah memang ada penindasan?; apakah umat Islam ditangkapi, disiksa bahkan dibantai?; dan, apakah Pemerintah Cina memang benci Islam dan bersikap anti-Islam? Begitu tanya IAD.

Maka artikel ini sesungguhnya ingin memperkuat, mengoreksi dan sekaligus memperlengkap pengetahuan yang disajikan artikel itu. Dikatakan memperkuat karena benar bahwa telah dan sedang terjadi penindasan; Muslim Uyghur ditangkapi dan disiksa.

Dikatakan mengoreksi dan memperlengkap sebab isu di Xinjiang bukanlah kisah ketika sebuah negara menghadapi separatisme seperti yang dikira artikel di atas. Bukan begitu. Melainkan pertempuran antara kepentingan partai otoriter yang bergantung pada ideologi komunis dengan perjuangan sebuah negara mengembalikan kedaulatannya dengan bersandar pada Islam.

Jadi, apakah Pemerintah Cina memang membenci Islam dan bersikap anti-Islam? Untuk di Xinjiang, ya memang demikian adanya.

***

Ideologi komunis sangat penting bagi Partai Komunis Cina (PKC) karena membuat kekuasaan bisa dimonopoli di samping mampu mempersatukan Cina. Karenanya PKC berusaha menjaga dan merawat keberlangsungan komunisme dengan cara mendapatkan persetujuan rakyat. Itu bisa terwujud dengan menciptakan hubungan sebab akibat antara komunisme dengan manfaat yang diterima rakyat (Hung dan Dingle, 2014). Semakin rakyat yakin kalau komunismelah yang menyebabkan keuntungan yang diterimanya, semakin kuat legitimasi komunisme, maka semakin langgeng kekuasaan PKC dan eksistensi Cina sebagai sebuah negara besar.

Tapi andai saja PKC gagal meyakinkan rakyat, maka seperti yang dibilang Shambaugh (2007:58), If party state loses battle for minds, losing battle for hearts will not be far behind. Dukungan terhadap komunisme meredup, itulah akhir sejarah dominasi PKC dan bahkan Cina itu sendiri.

Inilah yang membuat sejarah Cina tak pernah jauh dari kisah PKC merawat dan menjaga leitimasi komunisme. Zaman Mao Zedong, keberhasilan memperkuat daerah pedesaan, bertahan di masa-masa sulit, dan mengusir Jepang diklaim sebagai manfaat komunisme. Lalu ketika tragedi berdarah Lapangan Tiananmen menggerus popularitas komunisme, Deng Xiaoping menciptakan kesejahteraan sebagai manfaat terbaru dari komunisme. Meski secara kontroversial: liberalisasi pasar (Dreyer, 2015; Saich, 2015; Lam, 2015 Tony Yu, 2014). Intinya, apapun dilakukan demi tetap tegaknya komunisme.

Kisah Uyghur lain lagi. Uyghur yang tinggal di wilayah Xinjiang memiliki sejarah, budaya, dan agamanya sendiri. Perbedaan-perbedaan itu mendorong mereka untuk mendirikan negara sendiri: Turkistan. Tapi karena punya banyak nilai strategis, negara ini selalu diokupasi Cina.

Telah banyak yang melaporkan kalau Turkistan telah tiga kali berdiri dan sebanyak itu pula diduduki Cina. Pada tahun 1863 negara Islam Turkistan Timur berdiri dan mendapat pengakuan dari Ottoman, Inggris dan Uni Soviet. Tapi berhasil dikuasai Cina Manchu pada tahun 1876. Pendirian Republik Islam Turkistan Timur menyusul pada tahun 1933, malangnya, Stalin mengirim pasukan penakluk lalu menyerahkan nasib Uyghur kepada Cina. Terakhir, Republik Turkistan Timur dideklarasikan pada tahun 1944, lengkap dengan lagu kebangsaan dan bendera nasional. Namun lagi-lagi diduduki Cina di bawah Mao Zedong lima tahun setelahnya (Duman, 2018; Kamberi, 2015).

Situasi Turkistan (Xinjiang) setelah tahun 1949 menjadi rumit. Di satu sisi Islam mampu menjaga dan memperkuat semangat perlawanan, sedangkan di sisi lain Pemerintah Cina membuat banyak kebijakan yang merugikan Uyghur.

Islam punya dogma yang bisa digunakan membakar semangat perlawanan Uyghur. Contoh jelasnya, ucapan seorang tokoh Turkistan, “…ini merupakan kewajiban agama, negara, dan politik untuk tidak kehilangan [kemerdekaan] dari tangan kita” (Klimes, 2015).

Di sisi yang lain, Pemerintah Cina banyak membuat kebijakan tak adil di Xinjiang (Turkistan). Misalnya dengan memobilisasi etnis Han, etnis asli Cina, ke wilayah Xinjiang untuk kemudian menutup kesempatan Uyghur menikmati peningkatan kesejahteraan. Lain dari itu, membatasi Uyghur berpergian ke luar negeri, bahkan ke provinsi lain (Tharoor, 2009; BBC, 2014). Masih banyak lagi kebijakan diskriminatif Pemerintah Cina.

Semangat perlawanan yang terus tumbuh pada satu sisi, sedangkan kebijakan yang tidak adil dari Pemerintah Cina di sisi yang lain, membuat semangat Uyghur untuk membebaskan Turkistan membara. Ini terlihat dari banyaknya peristiwa kekerasan di Xinjiang (Turkistan) sejak 1949 hingga sebelum 2018 lalu.

Sekedar menyebut peristiwa besar, pada tahun 1962 terjadi revolusi di Xinjiang (Turkistan) yang berhasil digagalkan Pemerintah Cina. Lalu pada tahun 1997 lebih dari 3000 Uyghur melakukan perlawanan bersenjata yang lagi-lagi berhasil ditumpas. Perlawanan yang hampir sama juga terjadi pada tahun 1998, 1999, 2009, 2012, dan hingga 2014 (Thoor, 2009; BBC, 2014; dan Hyer, 2006).

Kekerasan-kekerasan itu menjelma menjadi persoalan sulit bagi PKC. Islam adalah sumber persoalan di Xinjiang (Turkistan). Ia tak hanya terus membakar semangat perlawanan Uyghur, tapi juga mengancam kelanggengan kekuasaan PKC, bahkan eksistensi Negara Cina itu sendiri.

Jikalau Islam terus dibiarkan, Turkistan akan terbebas. Dua permasalahan krusial segera muncul. Pertama, komunisme akan dianggap tak pantas lagi menjadi ideologi negara, PKC pun kehilangan haknya memonopoli politik Cina.

Kedua, lebih buruk dari itu. Lepasnya Turkistan menjadi alasan kuat bagi daerah-daerah lain untuk merdeka. Terlebih bagi provinsi khusus (negara) Taiwan, Hong Kong, dan Macau yang dari segi sejarah dan ekonomi politik punya alasan dan sumber daya lebih kuat. Artinya, Turkistan lepas, Cina hilang dari peta dunia.

Dua ancaman inilah yang membuat Pemerintah Cina, yang tak lain PKC, membenci Islam di Xinjiang (Turkistan). Cina menuduh Islam sebagai ideologinya teroris-separatis dan sekaligus memaksa Islam tunduk terhadap komunisme. Seorang pejabat kejaksaan Xinjiang mengatakan bahwa semua peristiwa terorisme adalah berhubungan dengan aktivitas keagaamaan, merujuk kepada Islam. Pun begitu. Sekretaris PKC Provinsi Xinjiang menyebut, tujuan Uyghur adalah separatisme berbasis Islam, yaitu hendak mendirikan negara Islam (Hyer, 2006).

Penundukkan Islam di Xinjiang (Turkistan) beda lagi. Hampir semua Uyghur ditangkap untuk ‘disekolahkan’ di kamp-kamp khusus guna memperdalam komunisme. Mereka dilarang pula menjalankan sejumlah ritual ibadah. Bersamaan dengan itu, ada 231 intelektual Uyghur yang hilang pada April 2017-September 2018 (Uyghur Human Rights Project, Oktober 2018). Terakhir, awal 2019 Presiden Xi Jinping mengeluarkan peraturan agar Islam disesuaikan dengan Komunisme dengan mengubah Al-Quran (Al Jazeerah, Januari 2019).

***

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara terbaik umat Islam di Indonesia merespon kekerasan pada Uyghur?

Membela Uyghur sangat beralasan. Turkistan harus mendapatkan kembali kedaulatannya (bukan separatisme) agar Uyghur tidak lagi ditindas dan bisa beribadah secara bebas.

Akan tetapi, pembelaan itu sama artinya dengan meruntuhkan Cina. Bila Xinjiang (Turkistan) lepas, kepercayaan terhadap komunisme lenyap, lalu PKC kehilangan kuasanya seiring dengan merdekanya sejumlah provinsi (negara). Cina akan lenyap dari peta dunia.

Intinya, Umat Islam Indonesia wajib membela Uyghur dengan menghormati eksistensi Cina sebagai sebuah negara. Bagaimana caranya? Inilah yang perlu dijawab.

 

Yuli Isnadi

Mahasiswa Ph.D Jurusan Ekopol NCKU Taiwan; Konsentrasi minor Ekonomi Politik Cina Daratan